Kepala Kemenag KLU Hadiri Sidang Paripurna DPRD KLU

 Lombok Utara. Kemenag_KLU. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara H. M. Ali Fikri, SH., MH didampingi Kepala Seksi Bimas Islam Muhammad Nahrowi, S.Ag menghadiri kegiatan rapat Paripurna DPRD kabupaten Lombok Utara (KLU) yang di pimpin lansung oleh Wakil Ketua II Mariadi SAg, digelar dengan agenda mendengarkan penyampaian Pidato sebagai Bupati Lombok Utara priode 2021-2026 bertempat di Ruang Sidang DPRD KLU, senin (01/ 03/ 2021).

 

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, Wakil Bupati Dany Karter Febrianto Ridawan ST., MEng, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg, serta anggota DPRD KLU, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati , Kapolres Lotara AKBP Feri Jaya Satriansyah SH, Perwakilan Kodim 1606/Lobar Kapten Zainul Fahri, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD dan undangan lainnya.

 

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lombok Utara  H Djohan Sjamsu SH menyampaikan Siapapun bupati dan wakil bupati tahun ini sungguh berat pekerjaan dan tanggung jawabnya, karena dua tahun lalu kita sudah di landa oleh gempa bumi kemudian bencana covid-19 yang melanda Daerah,  Negara bahkan Dunia Internasional.

 

"untuk menghadapi pekerjaan berat ini yang saya ingin kita harus  kompak, tetap bersatu menghadapi persoalan daerah terutama DPRD sebagai pathnership pemerintah. Jika dalam menghadapi masalah ini kita tidak kompak maka tentu persoalan kita tidak bisa teratasi dengan baik," harap bupati

 

Selain dari itu masih banyak rakyat yang  berada di pengungsian atau Rumah Sementara sehingga kedepan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) harus cepat terselesaikan.

 

"Untuk itu DPRD saya ingin satu bahasa satu sikap dalam menghadapai suatu persoalan. Mengingat Daerah kita ini masih menjadi Daerah tertinggal satu satunya di Nusa Tenggara Barat ( NTB) walaupun ada plus minusnya, tetapi predikat ini tidak enak didengar," terangnya.

 

Lebih jauh bupati juga mengutarakan niatnya untuk mengembalikan kantor-kantor ketempat semula. Sehingga dengan terbangunnya kantor dari barat ketimur tentu mempengaruhi ekonomi masyarakat. oleh karenanya diminta  kesepahaman antara semua  DPRD dan unsur pemerintah Daerah lainnya.